=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001192732 =005 20260128013711 =035 ##$$a 0010-0126001177 =245 1#$$a ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN /$c Weya, Coby Bryan =100 #$$a Weya, Coby Bryan =300 ##$$a 16 : $b Ilus =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24854 =700 #$$a Ayu Widowati Johannes =260 ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 =082 ##$$a 336.209 5988161 =084 ##$$a 336.209 5988161 WEY a =650 #4$$a Pajak dan Perpajakan =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tingginya jumlah kendaraan bermotor tidak diiringi dengan meningkatnya realisasi terhadap target pendapatan pajak yang masih sangat rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan antara lain Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris BPKAD, Kabid Pendapatan, Kabid Pengelolaan Keuangan, dan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: PKB di Kabupaten Jayawijaya memberikan kontribusi positif terhadap PAD, namun belum optimal akibat hambatan teknis dan geografis. Dari sisi keadilan, masih terdapat ketimpangan akses dan kemampuan ekonomi. Secara ekonomi, PKB tidak menghambat aktivitas masyarakat dan justru mendukung mobilitas lokal. Dalam pelaksanaannya, keterbatasan SDM dan teknologi masih menjadi kendala, meski telah dilakukan inovasi seperti layanan keliling. Kesimpulan: penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan relevan bagi Kabupaten Jayawijaya. Meskipun kontribusinya terhadap PAD cukup positif, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai kendala seperti hambatan teknis, geografis, keterbatasan SDM, serta ketimpangan akses masyarakat. Upaya perbaikan seperti inovasi layanan keliling telah dilakukan, namun untuk mencapai sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, masih diperlukan penguatan literasi pajak, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung.. Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.