=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192762
=005  20260128105840
=035  ##$$a 0010-0126001207
=245  1#$$a EFEKTIVITAS PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI /$c M.Aqsal Nugraha
=100   #$$a M.Aqsal Nugraha
=300  ##$$a 11
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/23444
=700   #$$a Neni Alyani
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),$c 2025
=082  ##$$a 658.309 598 151 2
=084  ##$$a 658.309 598 151 2  M.A e
=650  #4$$a Manajemen Sumber Daya Manusia
=520  ##$$a Permasalahan (GAP) Penelitian ini menyoroti permasalahan efektivitas dalam penempatan pejabat fungsional yang belum mampu mengoptimalkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sungai Penuh. Ketidaksesuaian antara kualifikasi dan tugas jabatan, rendahnya motivasi, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pelayanan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penempatan pejabat fungsional terhadap kinerja birokrasi di lingkungan DPMPTSP Kota Sungai Penuh. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas dari Admosoeparto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat pembagian tugas yang jelas dan beban kerja yang relatif tertata, penempatan pejabat fungsional masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi, minimnya pengembangan karier, dan rendahnya motivasi kerja aparatur. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja, penelitian ini merekomendasikan strategi penempatan pejabat fungsional yang lebih terstruktur, penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan jabatan, penguatan sistem supervisi internal, serta peningkatan program pembinaan dan motivasi kerja. Kata Kunci: Efektivitas, Jabatan Fungsional, Kinerja Birokrasi, Pelayanan Publik