=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192782
=005  20260129085113
=035  ##$$a 0010-0126001227
=245  1#$$a MANAJEMEN KONFLIK PADA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA  LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH /$c AL HILAL
=100   #$$a AL HILAL
=300  ##$$a 16 : $b Ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24368
=700   #$$a Sutiyo
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 303.6
=084  ##$$a 303.6 AL  m
=650  #4$$a Manajemen Konflik Sosial
=520  ##$$a Permasalahan (GAP): Permasalahan utama adalah kontradiksi antara niat kemanusiaan dalam 
menerima pengungsi Rohingya di Lhokseumawe dan realitas konflik sosial lokal. Ini diperparah oleh belum efektifnya manajemen konflik dan ketiadaan payung hukum spesifik (qanun daerah), 
sehingga penanganan bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah. Tujuan: Menganalisis 
penerapan manajemen konflik pada penanganan pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota 
Lhokseumawe. Metode: Penelitian kualitatif ini menganalisis manajemen konflik pengungsi 
Rohingya di Lhokseumawe. Data dikumpulkan melalui purposive sampling dari berbagai pihak 
(Pemkot, UNHCR, masyarakat, pengungsi) dan dianalisis dengan teori Manajemen Konflik 
Stevenin (1994) (Pengenalan, Diagnosis, Menyepakati Solusi, Pelaksanaan, Evaluasi). 
Hasil/Temuan: Penerapan manajemen konflik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesbangpol dimulai dengan tahap Pengenalan, mengidentifikasi demonstrasi dan penolakan masyarakat terkait relokasi pengungsi akibat kekhawatiran keresahan. Tahap Diagnosis mengungkap penyebab utama konflik adalah meluasnya pandangan serta berita negatif mengenai pengungsi di media sosial, serta adanya kemajemukan horizontal antara etnis Rohingya dan masyarakat Aceh. Pada tahap Menyepakati Solusi, pemerintah menerapkan strategi akomodasi, kompromi, dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti UNHCR dan media. Pelaksanaan menunjukkan hasil beragam: penyelesaian kasus spesifik seperti ganti rugi kerusakan sawah berhasil dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian warga, namun potensi konflik lebih besar terkait penolakan relokasi tetap ada. Tahap Evaluasi menunjukkan manajemen konflik belum optimal karena isu mendasar seperti penolakan warga untuk lokasi kamp baru akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan belum terselesaikan. Kesimpulan: Penerapan manajemen konflik pada pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, dianalisis menggunakan teori Stevenin (1994), berjalan melalui tahapan sistematis mulai dari pengenalan masalah, diagnosis penyebab konflik (dominan akibat berita negatif di media sosial dan kemajemukan horizontal), hingga upaya menyepakati solusi melalui strategi kooperatif (akomodasi, kompromi, kolaborasi). Meskipun beberapa pelaksanaan berhasil dan memberi manfaat, evaluasi menunjukkan manajemen konflik secara keseluruhan belum optimal. Isu mendasar terkait penolakan warga atas lokasi kamp baru akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan yang mendalam masih menjadi penghambat utama. 
Kata Kunci: Manajemen Konflik, Pengungsi Rohingya, Lhokseumawe, Pemerintah Daerah,   
Konflik Sosial.