=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192799
=005  20260129094347
=035  ##$$a 0010-0126001244
=245  1#$$a PERANAN KADER SIAGA TRAMTIB DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO /$c Ayu Mey Wuladari
=100   #$$a Ayu Mey Wuladari
=300  ##$$a 18 : $b Ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24811
=700   #$$a Batubara, Yusi Eva
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a Program Keamanan Publik
=084  ##$$a Program Keamanan Publik AYU p
=650  #4$$a Program Keamanan Publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
dalam menangani gangguan trantibum melalui KST ( Kader Siaga Tramtib) yang
berdampingan dengan Satlinmas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor
300/1/2014 .Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan , kendala ,
dan upaya Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kecamatan Grogol. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan oleh Soerjono
Soekanto. Hasil: Peranan Kader Siaga Tramtib di Kecamatan Grogol dilaksanakan
sesuai dengan dimensi hak dan kewajiban. Namun, satu indicator dalam hak yaitu
mengenai sarana dan prasarana yang diberikan tidak cukup memadai untuk menunjang
kegiatan dan satu indicator pada dimensi kewajiban mengenai koordinasi di lapangan
masih terkendala. Kesimpulan: Kader Siaga Tramtib dalam mewujudkan ketentraman
dan ketertiban umum tidak hanya menunggu adanya laporan tetapi memberikan
sosialisasi pentingnya Perda dan Perkada bersama dengan Satpol PP Sukoharjo.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu melakukan
regenerasi anggota Kader Siaga Tramtib serta perangkat desa/kelurahan harus
mendukung tugas Kader Siaga Tramtib dan meningkatkan honor/fee anggota.
Kata Kunci: Peranan, Kader Siaga Tramtib, Ketentraman dan Ketertiban