=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192826
=005  20260129104655
=035  ##$$a 0010-0126001271
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA  KEBAKARAN PADA WILAYAH PADAT PENDUDUK DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH /$c Farhan Hammam Dermawan
=100   #$$a Farhan Hammam Dermawan
=300  ##$$a 14 : $b Ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22708
=700   #$$a Rusmini
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 363.370 959 826 45
=084  ##$$a 363.370 959 826 45 FAR c
=650  #4$$a Penanggulangan Bahaya Kebakaran
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peningkatan signifikan kasus kebakaran dari tahun 
ke tahun, khususnya di kawasan padat penduduk di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan collaborative governance dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah padat penduduk di Kota Magelang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori utama yang digunakan adalah model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang mencakup lima komponen: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan dampak sementara. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa bentuk kolaborasi telah terbangun melalui rapat koordinasi rutin, apel siaga, dan komunikasi lintas aktor. Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan dan komunikasi intensif. Terdapat saling ketergantungan dan komitmen bersama antar aktor yang terlibat. Pemahaman bersama tercermin dari kesepakatan dalam setiap keputusan, sementara dampak sementara kolaborasi terlihat dari berkurangnya kerugian akibat kebakaran. Adapun hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan: Pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Magelang telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan rutin, dan dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk mendukung efektivitas kolaborasi lintas aktor. 
Kata Kunci : Collaborative Governance, Penanggulangan, Bencana Kebakaran