=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192832
=005  20260129105834
=035  ##$$a 0010-0126001277
=245  1#$$a ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA DI KOTA SORONG /$c Wa Aulia La Umar
=100   #$$a Wa Aulia La Umar
=300  ##$$a 16 : $b Ilus
=700   #$$a Ruth Roselin Erniwaty Nainggolan
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.385 988 312
=084  ##$$a 352.385 988 312 WA  a
=650  #4$$a administrasi publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian khusus mengenai implementasi e-Government di Kota Sorong, Meskipun pemerintah pusat terus mendorong transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Kota Sorong belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah implementasi e-Government pada tingkat daerah. Hal ini menjadi celah (gap) penting dalam literatur dan praktik kebijakan lokal. Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi e-Government, seperti rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran pengembangan infrastruktur digital, serta jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, nilai indeks SPBE Kota Sorong yang fluktuatif mencerminkan belum optimalnya kesiapan daerah dalam menerapkan e-Government secara menyeluruh dan berkelanjutani.  Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori kesiapan e-Government dari Indrajit (2005) sebagai alat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan e Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong secara umum telah memadai untuk diterapkan. Enam dimensi kesiapan telah terpenuhi sebagai indikator pendukung implementasi e Government. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek perangkat hukum, khususnya belum tersedianya Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan SPBE. Kesimpulan: Kesiapan e Government di Kota Sorong sudah berada pada tahap yang cukup baik, namun untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan perumusan kebijakan atau peraturan daerah khusus terkait SPBE agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Kata kunci: Analisis; Kesiapan; e-Government.
=856  ##$$a -