=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193051
=005  20260203024424
=035  ##$$a 0010-0226000135
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA BANJARBARU /$c Rizky Maulana Yusuf
=100   #$$a Rizky Maulana Yusuf
=300  ##$$a 14 : $b illus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17228
=700   #$$a Cut Laila Karmila
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 363.370 959 836 13
=084  ##$$a 363.370 959 836 13 RIZ i
=650  #4$$a Pencegahan Bahaya Kebakaran
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Kebakaran hutan dan lahan adalah isu lingkungan yang
sering terjadi dan dianggap suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, dan
untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan
implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah
Kota Banjarbaru. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan:
Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum
optimal dengan adanya temuan kendala dalam pelaksanaan kebijakan yaitu keterbatasan staf baik
2
secara jumlah maupun kompetensi, kurangnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, tidak
adanya dana insentif yang diberikan kepada para petugas. Kesimpulan: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru belum berjalan secara optimal,beberapa kendala yang
menghambat pelaksanaan kebijakan ini perlu segera mendapat tindak lanjut dan perlu
dimaksimalkan dalam pelaksanaanya sehingga tujuan dari kebijakan dapat terlaksana secara
optimal.