=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193152
=005  20260204125951
=035  ##$$a 0010-0226000236
=245  1#$$a ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN POLITIK  UANG DALAM PEMILU (Studi Kasus Perbandingan Penerapan  Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus) : $b Studi Kasus Perbandingan Penerapan  Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus /$c Muhammad Bagas Setiawan
=100   #$$a Muhammad Bagas Setiawan
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 13 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16565
=700   #$$a Fadhli Zul Fauzi
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 324.959 826 61
=084  ##$$a 324.959 826 61 MUH a
=020  ##$$a -
=600  #4$$a perilaku pemilih
=520  ##$$a Penulis berfokus pada tingginya angka kasus politik uang 
saat pemilu tahun 2019, lalu adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati 
terpilih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian penulis meneliti bagaimana kondisipraktik politik uang saat proses pemilu serentak tahun 2024. Tujuan: Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Desa 
Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan 
permasalahan politik uang yang terjadi saat pemilihan umum. Metode: penelitian 
ini menggunakan metode kuakitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif 
dengan analisis data menggunakan metode studi kasus komparatif dan 
menggunakan teori pendidikan politik menurut Pahlevi dan Amrurobbi 
(pendidikan politik pre-emtif dan preventif). Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam (15 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: 
Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu tindak kecurangan saat 
proses pemilu mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2024, proses 
pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang yang sudah baik walaupun belum 
massif ke seluruh desa di Kabupaten Kudus, masyarakat yang sudah mengerti 
bahaya politik uang, adanya program Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawas 
Pemilu sebagai pendidikan politik secara pre-emtif. Kesimpulan: Dampak yang 
ditimbulkan dari program Desa Anti Politik Uang yaitu masyarakat sudah 
mengerti bahaya politik uang, terjadinya penurunan pelanggaran pemilu dari 
tahun 2019 (47 pelanggaran) ke tahun 2024 (27 pelanggaran). Penyelesaian 
permasalahan politik uang yakni dengan sosialisasi pendidikan politik uang, 
membuat panitia pengawas pemilu serta sinergitas antara lembaga terkait seperti 
KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol Kabupaten Kudus. Tantangan yang dihadapi 
yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih belum merata, kurangnya 
pendanaan.