=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193167
=005  20260204012003
=035  ##$$a 0010-0226000251
=245  1#$$a EVALUASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH : $b - /$c Zahra Oktaviana Ayuningtyas
=100   #$$a Zahra Oktaviana Ayuningtyas
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 15 hlm : $b Ilus ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17489
=700   #$$a -
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 353.530 959 826 22
=084  ##$$a 353.530 959 826 22 ZAH e
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Program untuk Kesejahteraan Masyarakat
=520  ##$$a Rumusan Masalah / Latar Belakang (GAP): Namun, pencapaian kepemilikan Kartu
Tanda Anak di Kabupaten Cilacap masih rendah. Tujuan : Melakukan evaluasi
bagaimana pelayanan Kartu Tanda Anak di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Cilacap serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelayanan Kartu
Tanda Penduduk Cilacap di Cilacap. Metode: Penelitian ini menggunakan teori evaluasi
program Model CIPP oleh Stufflebeam, yang menjelaskan 4 dimensi evaluasi program,
yaitu: Evaluasi Konteks, Evaluasi Input, Evaluasi Proses, dan Evaluasi Hasil. Metode yang
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil : Hasil penelitian
menunjukkan bahwa program Kartu Tanda Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Cilacap masih belum optimal. Kesimpulan: Kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pelayanan KIA adalah, tidak adanya aturan wajib Kartu Tanda Anak
sebagai syarat wajib registrasi sekolah, kurangnya SDM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, terkadang jaringan internet tidak stabil, kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat, kurangnya pelaksanaan layanan KIA secara online, dan kurangnya
mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Anak
adalah dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian
Agama.