=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001193197 =005 20260204021140 =035 ##$$a 0010-0226000281 =245 1#$$a STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT /$c Nanda Trisnawati Siswanto =100 #$$a Nanda Trisnawati Siswanto =250 ##$$a - =300 ##$$a 17 : $b ilust ; $c -$e - =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17608 =700 #$$a Yayat Sudrajat =260 ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 =082 ##$$a 363.725 983 233 =084 ##$$a 363.725 983 233 NAN s =020 ##$$a - =650 #4$$a Pengelolaan Sampah =520 ##$$a Permasalahan (GAP): Sampah masih menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama baik bagi masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah saat ini. Permasalahan sampah masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Kubu Raya, salah satunya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tujuan: 2 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, termasuk penggunaan sistem open dumping yang belum sepenuhnya teratasi. Kesimpulan: Peraturan Bupati Kubu Raya telah menetapkan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, sehat, dan bebas dari sampah, dengan langkah-langkah konkret seperti perencanaan, pelaksanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Namun, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, termasuk penggunaan sistem open dumping yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun upaya telah dilakukan, diperlukan langkah tambahan untuk menyelaraskan implementasi dengan perencanaan strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah salah satu solusi yang diusulkan, tetapi masih memerlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara luas.