=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193203
=005  20260204021920
=035  ##$$a 0010-0226000287
=245  1#$$a OPTIMALISASI PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BONE PROVISI SULAWESI SELATAN : $b - /$c A.Moh.Syahrul
=100   #$$a A.Moh.Syahrul
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 10 hlm : $b Ilus ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18140
=700   #$$a Hestiwati Basir
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 363.859 847 62
=084  ##$$a 363.859 847 62 A.M o
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Masalah Stunting
=520  ##$$a Permasalahan (GAP): Stunting adalah masalah serius yang memengaruhi kesehatan anakanak di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dan menjadi tantangan dalam mencapai visi
Indonesia 2045. Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan penurunan angka
stunting yang kurang signifikan, dan Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dengan
angka stunting yang masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Badan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi
Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Peran Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih
ada hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat dan pengasuhan yang tidak tepat karena pengetahuan orang tua yang terbatas tentang gizi
seimbang. Kesimpulan: Peran Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari
penurunan angka stunting yang terus menerus selama beberapa tahun terakhir. Untuk
mencegah stunting, disarankan untuk mengoptimalkan teknologi informasi, media sosial, dan
berkolaborasi dengan berbagai komponen pemerintah.