=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001193270 =005 20260205093425 =035 ##$$a 0010-0226000354 =245 1#$$a OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU : $b - /$c MUHAMMAD AL-WALY =100 #$$a MUHAMMAD AL-WALY =250 ##$$a - =300 ##$$a 12 : $b - ; $c -$e - =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17519 =700 #$$a Ayu Widowati Johannes =260 ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 =082 ##$$a 352. 598 141 51 =084 ##$$a 352. 598 141 51 MUH o =020 ##$$a - =650 #4$$a Administrasi Publik =520 ##$$a Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan Aset melalui proses pengamanan, salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 2 Milik Daerah dimana kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengamanan aset pada masing-masing Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pengamanan aset. Tujuan: untuk mendeskripsikan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling atau purposive sampling untuk memilih responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil/Temuan: Pengelolaan aset daerah masih belum terlaksana dengan baik. Pada indikator pengamanan administrasi, pencatatan dan inventarisasi aset kendaraan dinas sudah terkelola dengan optimal. Kesimpulan: Pengamanan Aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu baik administrasi, pengamanan hukum, pengamanan fisik pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan pada setiap pengamanan baik berupa bukti kepemilikan yang hilang, pembayaran pajak yang menunggak, tanda kepemilikan berupa stiker yang tidak ada, serta tempat penyimpanan barang baik tempat parkir maupun gudang barang yang belum optimal