=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193278
=005  20260205095517
=035  ##$$a 0010-0226000362
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN   DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH /$c Jovi Jaya Pramudya
=100   #$$a Jovi Jaya Pramudya
=300  ##$$a 15
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18714
=700   #$$a Tjahjo Suprajogo
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 363.370 959 834 41
=084  ##$$a 363.370 959 834 41 JOV i
=650  #4$$a Penanggulangan Bahaya Kebakaran
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palangka Raya merupakan salah satu daerah yang 
rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kota Palangka Raya mengalami peristiwa kebakaran 
hutan dan lahan hampir setiap tahunnya, terutama pada saat musim kemarau. Kota Palangka Raya 
memiliki lahan gambut yang sangat luas yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian dan 
perkebunan. Karenanya, untuk memanfaatkan nilai guna lahan tersebut, masyarakat ataupun 
perusahaan membuka lahan dengan cara membakarnya. Hal ini menjadi penyebab utama kebakaran 
hutan dan lahan yang terjadi di Kota Palangka Raya. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan 
kebijakan penanggulangan bencana melalui kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis serta mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya Provinsi 
Kalimantan Tengah. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebakaran hutan dan lahan di Kota 
Palangka Raya masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari indikator jangkauan perubahan 
menunjukkan bahwa pada tahun 2023 mengalami angka kenaikan kasus karhutla serta indikator 
sumber daya perlu ada pembaharuan sarana dan prasarana dan juga masih kekurangan personil di 
BPBD sehingga akan menghambat pada saat adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota 
Palangka Raya. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal, ditandai dengan 
keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel dan sarana prasarana yang tidak memadai serta 
peningkatan kasus karhutla pada tahun 2023, di mana hambatannya adalah kurangnya sarana 
prasarana dan SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.