=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193293
=005  20260205102751
=035  ##$$a 0010-0226000377
=245  1#$$a INOVASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Muhammad Ammar Luthfi
=100   #$$a Muhammad Ammar Luthfi
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 14 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19344
=700   #$$a Syaefullah,
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 362.735 981 616 2
=084  ##$$a 362.735 981 616 2 MUH i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Anak Jalanan
=520  ##$$a Fenomena Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis timbul akibat
kurangnya kesempatan kerja tetap. Mencari penghasilan di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi
pendatang dari luar daerah yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan memadai untuk
bertahan hidup. Pendekatan inovatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam
menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Program Penjangkauan
bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi implementasi Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Rehabilitasi
Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis melintasi lima dimensi penegakan sesuai teori penegakan
Soerjono. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk secara efektif
mengatasi isu-isu, tujuan, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi
2
lapangan, dan tinjauan dokumen yang didukung oleh analisis deskriptif. Hasil/Temuan: Temuan
menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 secara
komprehensif mencakup upaya penegakan dan rehabilitasi, masih ada tantangan dalam
menyelaraskan hasil inovasi dengan harapan. Peran Satpol PP sebagai penegak hukum, dampak sarana
dan sumber daya, keterlibatan masyarakat, dan pengaruh budaya sangat penting dalam membentuk
efektivitas penegakan. Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi saat ini belum memenuhi
harapan. Pemerintah Kota Palembang sebaiknya memprioritaskan dan menyempurnakan program ini
untuk secara efektif menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satpol PP
Palembang didorong untuk berinovasi lebih efektif dalam penegakan peraturan daerah.