=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193308
=005  20260205105736
=035  ##$$a 0010-0226000392
=245  1#$$a PENERTIBAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA /$c ZUHRAN RAMADHAN
=100   #$$a ZUHRAN RAMADHAN
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 19 hlm : $b Ilust ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16986
=700   #$$a Abdul Rahman
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 349.598 831 2
=084  ##$$a 349.598 831 2  ZUH p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Peraturan Daerah
=520  ##$$a Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya jumlah bangunan yang tidak
mempunyai IMB; ditemukan pelanggaran bangunan gedung atau bangunan bermasalah yang tidak
sesuai ketetapan; penegakan Perda Bangunan Gedung belum Maksimal di Distrik Aimas
Kabupaten Sorong. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan
mendeskripsikan bagaimana Penertiban Bangunan yang bermasalah dan penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 tahun 2018 tentang bangunan gedung di Distrik Aimas,
Kabupaten Sorong. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.
Teknik Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan
Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun Teori
yang digunakan yakni teori teori penyelenggaraan penataan ruang oleh PPSK-AP Kementrian Agraria
dan Tata Ruang ATR/BPN dengan dua dimensi yakni Pembinaan Tata ruang dan Pengendalian Tata
ruang dan Teori konsep Penertiban oleh Eva eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi yakni
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Hasil/Temuan: Penertiban bangunan bermasalah yang
dilakukan oleh Dinas PUPR belum menjadi program prioritas karena keterbatasan sumber daya
manusia dan inovasi penertiban, sehingga upaya mewujudkan Tertib Bangunan maupun Tertib
Tata ruang yang baik di Distrik Aimas masih sangat jauh dari ketentuan yang ditetapkan.
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung oleh Satpol PP
bersama dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP belum menunjukkan keterpaduan koordinasi yang
baik dalam pembinaan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan ketetapan peraturan
daerah. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni Keterbatasan Sumber daya Apatur,
Sarana dan Prasana yang usang, Kurangnya sosialisasi, serta basis data yang belum baik.
Kesimpulan: Penertiban bangunan bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2018 tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong belum dilakukan dengan
baik. Beberapa hambatan yang ditemukan yakni keterbatasan sumber daya Aparatur, kurangnya
Sarana dan Prasarana, kurangnya sosialisasi, kurangnya arahan yang jelas, dan basis data yang
buruk. Namun, terdapat upaya untuk mengatasi masalah ini, yakni koordinasi penambahan
anggota, perbaikan sarana dan prasana, Program jemput bola pengecekan IMB per bangunan
bertujuan untuk meningkatkan basis data dan komunikasi langsung kepada masyarakat,
meningkatkan pemahaman anggota tentang peraturan, dan mengaktifkan kembali situs web dan
media sosial DPMPTSP.