=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193333
=005  20260205120854
=035  ##$$a 0010-0226000417
=245  1#$$a KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN DESA DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI : $b - /$c Muhammad Ridwan Pikola
=100   #$$a Muhammad Ridwan Pikola
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 14 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19691
=700   #$$a Stenly Ferdinand Pangerapan
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 352.175 982 421
=084  ##$$a 352.175 982 421 MUH k
=020  ##$$a -
=650  #4$$a administrasi desa
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara
prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan dengan realitas implementasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi.
Khususnya, ditemukan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat
masih belum optimal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
Tujuan : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
kinerja Pemerintahan Desa Dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan, faktor
penghambat pemerintah desa dalam mengelola pendapatan desa di Kecamatan Babelan serta
upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode : Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan
wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil/Temuan : Adapun hasil dari penelitian ini adalah
bagaimana pemerintah desa Dalam mengelola dengan cukup baik walaupun dalam
penerapannya masih adanya hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu karena rendahnya sumber
daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas pokok dan fungsinya
dalam mengelola pendapatan desa serta kurangnya pelatihan bagi pengelola pendapatan desa.
Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis, kinerja pemerintah desa di Kecamatan Babelan
menunjukkan pemenuhan indikator produktivitas, responsivitas, kualitas layanan,
responsibilitas, dan akuntabilitas, namun masih terdapat kendala dalam prioritas penanganan
kemiskinan dan pengangguran, keselarasan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat,
transparansi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur dan akses
teknologi yang memadai.