=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193356
=005  20260205013309
=035  ##$$a 0010-0226000440
=245  1#$$a EFEKTIVITAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA : $b - /$c Nathan Gilbert Ayomi
=100   #$$a Nathan Gilbert Ayomi
=250  ##$$a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu
=300  ##$$a 16 : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19232
=700   #$$a Jatnika Dwi Asri
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 336.013 598 814 2
=084  ##$$a 336.013 598 814 2 NAT e
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu
=520  ##$$a Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu
yang digunakan secara nasional untuk membantu pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan
SIPD masih menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia yang
memadai, seringnya masalah teknis pada sistem, dan lambatnya respon dari Kementerian Dalam
Negeri dalam menangani permasalahan sistem. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
efektivitas penyusunan RKA dengan menggunakan SIPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah
2
(BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya
yang dilakukan oleh BKAD. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Langkah-langkah yang diambil meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan RKA
terbukti efektif dan efisien. SIPD memberikan kontribusi signifikan dalam membantu Pemerintah
Daerah mengelola keuangan lokal, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan publik. Kesimpulan: SIPD merupakan alat yang berharga dalam mendukung
proses perencanaan dan penganggaran, namun perlu adanya upaya perbaikan dan peningkatan dalam
hal Sumber Daya Manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta koordinasi antara pemerintah
daerah dan pusat untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas SIPD.