=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193382
=005  20260205021020
=035  ##$$a 0010-0226000466
=245  1#$$a KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG /$c Kelvin Ridho Ansori Putra
=100   #$$a Kelvin Ridho Ansori Putra
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 15 : $b ilust ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17354
=700   #$$a M. Irwan Tahir
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 352.635 981 44
=084  ##$$a 352.635 981 44 KEL k
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Penyaluran Bantuan Dana Desa
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan
salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran ini merupakan bentuk
bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama masalah ekonomi. Penyaluran
BLT-DD harus dilakukan secara transparan, cepat, dan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Namun, pada kenyataannya, di Kabupaten Bangka Tengah, tidak semua dana dapat
disalurkan kepada KPM yang terdaftar. Pada 2023, tercatat sebanyak 2921 KPM, sedangkan dana
yang tersalurkan hingga akhir berjumlah 2915 orang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran bantuan
langsung tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan staf
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat desa, masyarakat, serta analisis
dokumentasi terkait penyaluran bantuan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai
Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah belum optimal. Kesimpulan: dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum maksimal, hal
ini didasari oleh beberapa faktor. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, perlu dilakukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa dan ikut serta dalam pemantauan dan
evaluasi kinerja pemerintah desa.