=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193437
=005  20260206084039
=035  ##$$a 0010-0226000521
=245  1#$$a STRATEGI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN /$c NADIA MAYLINDA
=100   #$$a NADIA MAYLINDA
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 10 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18461
=700   #$$a Ninuk Triyanti
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 353.535 095 981 351
=084  ##$$a 353.535 095 981 351 NAD s
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Perlindungan anak
=520  ##$$a Penulis berfokus pada maraknya kasus kekerasan
terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan: Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di
Kabupaten Padang Pariaman. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang
Pariaman yaitu menjalankan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,
menjalankan program khusus anak dan inovasi Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan
dan Anak (Lapau Emak), menggunakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai,
serta melaksanakan tugas sesuai wewenang dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kesimpulan: Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman belum optimal
karena masih ditemukan hambatan yaitu belum adanya visi dan misi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya
kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan anak, belum terbentuknya Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kurangnya
sumber daya manusa, serta keterbatasan sumber daya finansial.