=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193507
=005  20260206094513
=035  ##$$a 0010-0226000591
=245  1#$$a PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TIDORE KEPULAUAN /$c angkotasan, muhammad rizki
=100   #$$a angkotasan, muhammad rizki
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 9 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19730
=700   #$$a Abdul Rahman
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 324.959 854 22
=084  ##$$a 324.959 854 22 ANG p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Alat Peraga Kampanye
=520  ##$$a Pemilihan umum di Indonesia adalah cermin kedaulatan
rakyat, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan partisipasi semua
komponen bangsa. Pentingnya pemilu dalam demokrasi menuntut pengawasan dan penegakan hukum
yang ketat terhadap pelanggaran, termasuk pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai
peraturan. Kota Tidore Kepulauan, sebagai contoh, menghadapi tantangan dalam menertibkan alat
peraga tersebut, menunjukkan perlunya peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga
ketertiban dan ketentraman masyarakat..Tujuan: bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi
pemerintah daerah. Metode: metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan
wawancara, dokumen, dan observasi lapangan untuk menginterpretasi data, merumuskan, dan
menganalisis masalah. Hasil/Temuan: Faktor penghambat dalam penertiban alat peraga kampanye di
Kota Tidore Kepulauan mencakup aspek internal dan eksternal. Faktor internal, seperti keterbatasan
sumber daya manusia dan fasilitas, menimbulkan hambatan dalam menjalankan tugas Satpol PP.
Terbatasnya personil yang berkualitas serta fasilitas yang kurang memadai menjadi penyebab utama.
Untuk mengatasi hal ini, dilakukan rekrutmen baru dan perbaikan serta penambahan sarana prasarana.
Faktor eksternal, seperti Infrastruktur jalan yang kurang memadai, juga menjadi tantangan dalam
penertiban alat peraga kampanye. Namun, dengan koordinasi antara Satpol PP dan kepolisian, serta
penentuan lokasi strategis untuk pengamanan lalu lintas, upaya penertiban dapat dilakukan lebih
efisien tanpa mengganggu arus kendaraan. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi menjadi kunci
dalam mengatasi hambatan eksternal tersebut.Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Peran Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan belum optimal
disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitasnya,
disarankan alokasi anggaran khusus, penambahan personil, dan perbaikan fasilitas. Pelatihan
keterampilan dan pengembangan serta penertiban malam hari juga dapat memperbaiki penertiban
tersebut. Kerjasama dengan pihak kepolisian juga diperlukan untuk mengatasi hambatan lalu lintas