=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193514
=005  20260206095058
=035  ##$$a 0010-0226000598
=245  1#$$a PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c Nawwaf Ikram
=100   #$$a Nawwaf Ikram
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 10 hlm : $b Ilust ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19657
=700   #$$a Dwi Putri Yuliani
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 659.159 844
=084  ##$$a 659.159 844 NAW p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Reklame
=520  ##$$a Di zaman modern seperti sekarang ini
pebisnis dan tokoh tokoh legislatif berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya
melalui media periklanan seperti reklame. Hal tersebut membuat banyaknya reklame
yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaraan reklame.
Pemerintah Kota Palu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Reklame itu sendiri yang di dalamnya berisi seluruh
ketentuan dan kebijakan dalam penyelenggaraan reklame. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Teori Penertiban. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dan mendeskripsikan penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol
PP di Kota Palu serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Metode:
Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan juga
dokumentasi. Hasil/Temuan: Dalam proses pelaksanaan penertiban sudah berjalan
dengan baik namun masih didapati faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban
penyelenggaraan reklame tersebut seperti tingkat kepedulian dan kesadaran
masyarakat yang rendah menyebabkan masih banyaknya didapati penyelenggaraan
reklame yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai lokasi yang ditetapkan.
Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanan
penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu masih belum maksimal dan
diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil penertiban yaitu dengan menyediakan
pelatihan dan program pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan pegawai. Meningkatkan intensitas patroli, meningkatkan sarana
prasarana, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat.