=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193529
=005  20260206100253
=035  ##$$a 0010-0226000613
=245  1#$$a KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : $b - /$c VINA AZHARISKA
=100   #$$a VINA AZHARISKA
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 13 : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19123
=700   #$$a Maisondra
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 336.013 598 36
=084  ##$$a 336.013 598 36 VIN k
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu
=520  ##$$a Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hal penting untuk mencapai
tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada analisis kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan
Selatan dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Banjarbaru, mengidentifikasi faktor-faktor yang
menghambat kinerjanya, dan mengevaluasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan
keuangan. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan
kerangka berpikir induktif. Analisis rasio keuangan berdasarkan teori Mahmudi meliputi rasio derajat
desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio
2
efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil/Temuan: Analisis menunjukkan bahwa rasio derajat
desentralisasi di Kota Banjarbaru dikategorikan sebagai cukup (20,01%-30,00%). Rasio
ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi (lebih dari
50%), sementara rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan konsultatif (25%-
50%). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tergolong sangat efektif (>100%).
Kesimpulan: Untuk meningkatkan kinerja keuangan, disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan
PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang sah, serta mengoptimalkan
penerimaan retribusi daerah.