=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193533
=005  20260206100908
=035  ##$$a 0010-0226000617
=245  1#$$a PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT  OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK DI PROVINSI  DKI JAKARTA : $b SP4N-LAPOR /$c Atmojo Irham Tri
=100   #$$a Atmojo Irham Tri
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 12 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18005
=700   #$$a Romi Saputram
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 361.659 822
=084  ##$$a 361.659 822 ATM p
=020  ##$$a -
=600  #4$$a kebijakan pemerintah
=520  ##$$a Penelitian ini berfokus pada kegiatan 
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi masyarakat (Ormas). 
Meskipun regulasi telah ada, isu pemantauan dan kepatuhan tetap persisten karena 
kesadaran dan partisipasi yang terbatas dari Ormas itu sendiri. Studi ini mengeksplorasi 
mekanisme pengawasan yang ada, mengidentifikasi faktor penghambat, dan 
mengevaluasi efektivitas upaya tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengkaji 
menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Ke ormas di Provinsi DKI Jakarta. Metode: Studi ini menggunakan desain penelitian 
kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk menganalisis secara 
mendalam fungsi pengawasan oleh Kesbangpol. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis dokumen, memastikan 
pemahaman menyeluruh tentang proses pengawasan. Hasil: Temuan menunjukkan 
bahwa Kesbangpol berperan aktif dalam mengawasi aktivitas Ormas, namun ada 
tantangan signifikan terkait kepatuhan Ormas terhadap persyaratan pelaporan. Hal ini 
seringkali berasal dari kurangnya kesadaran tentang pentingnya proses tersebut. 
Kesimpulan: Meskipun kerangka pengawasan yang kuat, efikasi dari langkah-langkah ini 
terkompromi oleh keterlibatan yang tidak memadai dari Ormas itu sendiri. Disarankan 
untuk meningkatkan program kesadaran dan memperbaiki komunikasi antara badan 
pengawas dan Ormas untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik dan pengawasan yang 
efektif.