=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193704
=005  20260209094315
=035  ##$$a 0010-0226000788
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT /$c Zebua, Jose Eldad Pratama
=100   #$$a Zebua, Jose Eldad Pratama
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 15 hlm : $b Ilust ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18354
=700   #$$a Suripto
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 352.535 982 432
=084  ##$$a 352.535 982 432 ZEB i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Pengadaan Elektronik
=520  ##$$a Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Memiliki latar belakang permasalahan yaitu
pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya korupsi
dan ketidakvalidan administrasi. Tujuan: Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh implementasi kebijakan sistem E-Procurement di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, serta untuk menganalisis upaya-upaya dalam
mengatasi hambatan yang terjadi. Metode: Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif dimana penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan yang asli selama penelitian,
melalui cara pengumpulan data kemudian dideskripsikan dalam sebuah analisis dan pendekatan
deduktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian teknik pengambilan data pada
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil: Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengembangan pegawai di badan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota bandung sudah berjalan cukup baik
dalam dimensi pelatihan, namun dalam dimensi Pendidikan formal masih perlu ditingkatkan dalam
aspek pengetahuan . Kesimpulan: Temuan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Eprocurement di Pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik. Ada beberapa faktor menjadi penentu
berhasil atau tidaknya suatu proses ImpIementasi, yaitu kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input
kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas
implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial,
ekonomi, dan politik.