=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193750
=005  20260209013429
=035  ##$$a 0010-0226000834
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI /$c TRENADY SAZALI
=100   #$$a TRENADY SAZALI
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 11 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15382
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 352.145 981 5
=084  ##$$a 352.145 981 5 TRE i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Administrasi Pemerintahan
=520  ##$$a Rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat tentang surat menyurat dan Kurangnya sarana dan pra sarana yang ada di kantor.
serta Kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan Kota Baru terhadap masyarakat. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi
Jambi Metode: Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
melalui pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian
data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Teori Implementasi
Edward III dengan dimensi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Kecamatan sebagai garda terdepan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan
sebaik mungkin. Menghadapi permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan PATEN seperti
halnya keterlambatan waktu dalam proses pelayanan baik perizinan maupun non perizinan
yang melampaui waktu yang telah ditentukan, ketidakjelasan dalam pembiayaan yang harus
dikeluarkan serta prosedur dan persyaratan yang kurang jelas merupakan faktor utama
dibentuknya kebijakan mengenai PATEN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan mulai dari tahap permohonan
hingga terbitnya dokumen yang mencakup pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
penulis menyarankan beberapa hal guna pemerintah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
mampu memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan yang lebih optimal lagi.
Kesimpulan: Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan
Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi di kantor camat Kota Baru belum dapat berjalan
dengan baik dan tepat sasaran karena masih adanya kendala atau hambatan yang dihadapi.