=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193782
=005  20260209083403
=035  ##$$a 0010-0226000866
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN /$c Muhammad Rifqi Ramadhani
=100   #$$a Muhammad Rifqi Ramadhani
=300  ##$$a 10
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18286
=700   #$$a Hadi Prabowo
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 362.709 598 364 1
=084  ##$$a 362.709 598 364 1 MUH c
=650  #4$$a Layanan untuk Anak
=520  ##$$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Upaya perlindungan anak di Indonesia masih
tergolong rendah sebab kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai baik berupa
fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, serta trafficking. Program Kabupaten/Kota
Layak Anak merupakan suatu program nasional yang dibuat untuk dapat mengatasi
permasalahan menyangkut hak anak terkhusus pada aspek perlindungan khusus, hak sipil, dan
lingkungan keluarga yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana model collaborative governance dapat mendorong
kebijakan KLA di Kabupaten Tabalong dan juga bagaimana faktor penghambat, pendorong dan
upaya dalam merespon faktor tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif terhadap collaborative governance menurut teori Emerson,
Nabatci, dan Balogh (2011). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Hasil/ Temuan: Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan konsep collaborative governance melalui Tim Gugus Tugas
KLA Kabupaten Tabalong yang telah dimulai dari tahun 2017 sudah berjalan cukup baik,
permasalahan pada aspek perlindungan khusus diselesaikan dengan pelayanan ramah anak,
masalah aspek hak sipil diselesaikan dengan pelayanan administrasi, dan masalah pada aspek
lingkungan keluarga diselesaikan dengan pendampingan puspaga. Kesimpulan: Penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan
collaborative governance oleh tim gugus tugas KLA sudah berjalan cukup baik meskipun
masih ada beberapa faktor penghambat seperti masalah data, keterlibatan pihak non pemerintah
masih minim, serta fasilitas anak yang masih kurang.