=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193784
=005  20260209085724
=035  ##$$a 0010-0226000868
=245  1#$$a IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR /$c Mohamad Kemal Abror
=100   #$$a Mohamad Kemal Abror
=300  ##$$a 15 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19196
=700   #$$a Hardiyanto Rahman
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 362.509 598 287 2
=084  ##$$a 362.509 598 287 2 MOH i
=650  #4$$a Layanan Penanggulangan Kemiskinan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Keluarga Harapan (PKH) bidang
pendidikan salah satu program Kementerian Sosial dalam menanggulangi
kemiskinan berbasis rumah tangga. Namun, bantuan PKH yang fokusnya berupa
bantuan pendidikan di Kabupaten Situbondo masih belum terlaksana dengan baik
dan optimal, karena masih ditemukan beberapa hambatan. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan mengetahui faktor penghambat
implementasinya serta upaya dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat
tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan
menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori
implementasi Muchlis Hamdi yang terdiri dari dimensi dan determinan implementasi
kebijakan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
umum implementasi PKH bidang pendidikan di Kabupaten Situbondo dilihat dari
aspek dimensi implementasi kebijakan sudah berjalan semakin produktif, linear, dan
efisien. Sedikit kendala terjadi pada dimensi efisiensi segi teknologi karena
perubahan aplikasi pendukung kebijakan, yaitu dari e-PKH menjadi SIKS-NG.
Dianalisis dari aspek determinan implementasi kebijakan ditemukan beberapa faktor
penghambat kebijakan, yaitu pada determinan substansi kebijakan berupa adanya
keterlambatan pencairan dana bantuan PKH, determinan interaksi jejaring kerja
berupa lambatnya respon serta saran dari dinas terkait kebijakan tersebut, serta
determinan sumber daya berupa ketersediaan informasi yang terbatas, kurangnya
sarana dan prasarana pendamping PKH. Kesimpulan: Adapun upaya yang
dilakukan, adalah peningkatan transparansi dalam penentuan penerima manfaat
PKH, peningkatan sarana dan prasarana bagi pendamping PKH, pemberitahuan
keterlambatan pencairan dana bantuan, serta peningkatan aplikasi pendukung
informasi PKH bidang pendidikan.