=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193786
=005  20260210083234
=035  ##$$a 0010-0226000870
=245  1#$$a IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : $b - /$c Alif Nur Kholiq
=100   #$$a Alif Nur Kholiq
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 17 : $b Ilust. ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14118
=700   #$$a Alif Nur Kholiq
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 351.598 262 1
=084  ##$$a 351.598 262 1 ALI i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Administrasi Publik
=520  ##$$a Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah perizinan berusaha di
Indonesia menjadi lebih mudah. Dengan kemudahan tersebut banyak pelaku usaha yang menanamkan
modalnya di Indonesia dan Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan
terhadap setiap kegiatan usaha tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pengawasan
perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas masih terdapat kendala yang dialami
pelaku usaha maupun dinas terkait. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
implementasi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko di Kabupaten Banyumas, serta menganalisa kendala yang dialami DPMPTSP Kabupaten
Banyumas dan pelaku usaha dalam rangka memperketat pengawasan perizinan berusaha. Metode:
Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan van Horn. Dengan metode yang
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis
dalam penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa kendala, dari 15 indikator yang terbagi dalam 6
(enam) dimensi hanya terdapat 4 indikator yang mengalami kendala yaitu kurangnya kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia, koordinasi yang kurang baik antar OPD, sistem yang terkadang eror
dan tidak sinkron, dan kurangnya pengetahuan dan ketaatan pelaku usaha. Adapun upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan peningkatan kompetensi pegawai,
menyamakan persepsi antar OPD, Update sistem OSS secara berkala, dan bimbingan teknis dan
pendampingan kepada pelaku usaha. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha di
Kabupaten Banyumas sudah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai walaupun masih ditemui
beberapa kendala.