=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193791
=005  20260210084550
=035  ##$$a 0010-0226000875
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH /$c Monica Victory
=100   #$$a Monica Victory
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 19 hlm : $b Ilust ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18784
=700   #$$a Ika Sartika
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 362.759 826 94
=084  ##$$a 362.759 826 94 MON c
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Tata Kelola Kolaboratif
=520  ##$$a Permasalahan (GAP): Peningkatan jumlah anak terlantar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi hambatan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang
sejahtera. Pemerintah kemudian berkomitmen untuk melaksanakan penanganan anak terlantar secara
kolaboratif. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan analisis terkait
collaborative governance dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk
upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di Kabupaten Sukoharjo
Provinsi Jawa Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan
pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan
adalah Teori Collaborative Governance oleh Ansel dan Gash (2008), dimana ada empat dimensi yang
dilihat yaitu Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi anak terlantar masih belum berjalan secara efektif dikarenakan
masih terdapat beberapa aspek penunjang penanganan yang belum optimal. Selain itu masih ada
beberapa hambatan dalam penanganan anak terlantar yang terletak pada prioritas kegiatan yang
mendukung program RAD-KLA disetiap perangkat daerah, PSM yang belum mendapatkan
kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam program penanganan kesejahteraan sosial, pengangkatan
dan penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Pekerja Sosial oleh Pemerintah Daerah bagi ASN, dan
kemitraan yang berlanjut antara perusahaan yang memiliki dana CSR dengan LKSA yang memberikan
pelatihan dan keterampilan khusus kepada anak disabilitas yang memiliki resiko terlantar. Pada bagian
akhir skripsi Penulis mengemukakan beberapa saran untuk menjadi masukan dari Peneliti terkait
pelaksanaan penanganan anak terlantar. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum
memprioritaskan kegiatan yang mendukung program yang ada pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten
Layak Anak di setiap Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo belum memberikan
kesempatan kepada Organisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk berpartisipasi penuh dalam
Program Penanganan Kesejahteraan Sosial terutama penanganan anak terlantar di Kabupaten
Sukoharjo.