=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193800
=005  20260210090123
=035  ##$$a 0010-0226000884
=245  1#$$a REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD) PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c RICO VALERI ADITYA NARAYAN
=100   #$$a RICO VALERI ADITYA NARAYAN
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 13 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19470
=700   #$$a Fernandes Simangunsong
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 352.359 816 1
=084  ##$$a 352.359 816 1 RIC r
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Reformasi Birokrasi
=520  ##$$a Latar Belakang (GAP): Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan
efisiensi layanan publik. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia daerah, reformasi yang
efektif dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat pemerintah. Penelitian ini berfokus pada
reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk mengevaluasi upaya reformasi yang sedang berlangsung,
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta mengusulkan solusi untuk
mengatasi hambatan dalam proses reformasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan
menganalisis reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
faktor-faktor pendukung dan penghambat reformasi serta mengusulkan strategi untuk mengatasi
faktor-faktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif dan analisis induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan didasarkan pada teori reformasi birokrasi
dari Fernandes Simangunsong, yang menelaah lima elemen kunci: merancang ulang layanan publik
secara radikal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya, merestrukturisasi pendekatan
pemerintah dalam mengelola keuangan publik, serta memperkuat kepemimpinan fungsional dan
kemampuan di seluruh pemerintah. Hasil/Temuan: Penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa
reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Sumatera Selatan berjalan dengan baik. Namun, proses reformasi membutuhkan komitmen serius dan
upaya konsisten dari pemerintah provinsi. BPSDMD diharapkan dapat mengambil tanggung jawab
lebih besar dalam menjalankan perannya dalam mengembangkan sumber daya manusia aparatur
Provinsi Sumatera Selatan. Kesimpulan: Reformasi birokrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang positif namun
memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilannya.
BPSDMD harus meningkatkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
organisasi yang didedikasikan untuk pengembangan sumber daya manusia.