=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193807
=005  20260210091137
=035  ##$$a 0010-0226000891
=245  1#$$a KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENYELESAIKAN MOBILISASI ANGKUTAN TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI JAMBI /$c SIREGAR, GILANG KURNIAWAN
=100   #$$a SIREGAR, GILANG KURNIAWAN
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 13 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19459
=700   #$$a Fernandes Simangunsong
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 354.759 815
=084  ##$$a 354.759 815 SIR k
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Koordinasi Pemerintahan
=520  ##$$a Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Koordinasi Pemerintahan Dalam Menyelesaikan
Mobilisasi Angkutan Tambang Batu Bara Di Provinsi Jambi”. Penelitian ini mengkaji isu penting
mengenai mobilisasi angkutan tambang batu bara di Provinsi Jambi, yang membutuhkan koordinasi
2
pemerintahan yang efektif untuk mengelola mobilisasi tersebut secara efisien. Namun, masih terdapat
tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis koordinasi pemerintahan dalam menyelesaikan mobilisasi angkutan tambang batu bara
di Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi pemerintahan serta upaya mengatasi faktorfaktor penghambat tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah proses manajemen yang
mencakup konsep koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha, yang mencakup tujuh aspek: ada tidaknya
komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen,
penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, insentif koordinasi, dan feedback.
Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi
pemerintahan dalam menyelesaikan mobilisasi angkutan tambang batu bara di Provinsi Jambi sudah
berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Faktor pendukung dan
penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Jambi.
Kesimpulan: Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat adalah mengoptimalkan
kinerja pelaksana koordinasi dengan komitmen kerja ikhlas dan cerdas serta melakukan inovasi yang
dapat berguna bagi perkembangan penyelesaian permasalahan mobilisasi angkutan tambang batu
bara.