=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001193812 =005 20260210091519 =035 ##$$a 0010-0226000896 =245 1#$$a EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Uszifaty Dinda Alfhatika =100 #$$a Uszifaty Dinda Alfhatika =250 ##$$a - =300 ##$$a 18 hlm : $b Ilust ; $c -$e - =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19838 =700 #$$a Helwani =260 ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024 =082 ##$$a 352.355 983 842 =084 ##$$a 352.355 983 842 USZ e =020 ##$$a - =600 #4$$a Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun kepada masyarakat. Penyusunan LPPD di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Dalam penyusunan LPPD tersebut, Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai koordinator yang bertugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan mencermati data dari perangkat daerah serta menyusun konsep buku LPPD. Pada kenyataannya proses penyusunan LPPD seringkali menemui kesulitan karena adanya perubahan regulasi dari pusat yang terbit saat LPPD sedang disusun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Metode: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana dalam wawancara, peneliti menerapkan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi pada proses penyusunan, khususnya pada proses koordinasi antar pihak terkait terdapat hambatan yakni sejumlah Indikator Kinerja Kunci yang belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut menghambat proses penyusunan karena perlunya revisi sebelum data dikumpulkan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Kesimpulan: Adanya hambatan ini mengakibatkan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau agar meningkatkan efektivitas penyusunan LPPD Kabupaten Berau.