=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193820
=005  20260210092417
=035  ##$$a 0010-0226000904
=245  1#$$a PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT : $b - /$c Toni Saputra
=100   #$$a Toni Saputra
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 8 : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17967
=700   #$$a Muslim
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 363.345 982 4
=084  ##$$a 363.345 982 4 TON p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a bencana alam
=520  ##$$a Penelitian ini berfokus pada permasalahan
pembangunan di Kabupaten Majalengka yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan
pengurangan risiko bencana tanah longsor dalam setiap perencanaannya. Tujuan: Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap pengarusutamaan pengurangan
risiko bencana tanah longsor menurut Teori Sutiyo & Eva. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam (6 informan), observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan:
Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengarusutamaan pengurangan
risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka kurang berjalan dengan baik dan
terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya anggaran, mindset masyarakat dan ego sektoral
antar instansi yang masih tinggi. Kesimpulan: Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
tanah longsor di Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada
beberapa dimensi yang masih belum terpenuhi yaitu pembiayaan, integrasi serta political will.
Guna meningkatkan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten
Majalengka, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tambahan, menginisiasi
forum atau pertemuan rutin antar instansi pemerintah, meningkatkan kampanye kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pengurangan risiko bencana, meningkatkan advokasi kepada
pemerintah daerah dan lembaga terkait serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai
pihak.