=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193845
=005  20260210094838
=035  ##$$a 0010-0226000929
=245  1#$$a IMPLEMENTASI ABSENSI FINGERPRINT DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SUMBER DAYA APARATUR DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG : $b - /$c A Riskullah Romadhon
=100   #$$a A Riskullah Romadhon
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 11 hlm : $b Ilus ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15345
=700   #$$a Rosmery Elsye
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2024
=082  ##$$a 658.359 816 162
=084  ##$$a 658.359 816 162 A R i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Manajemen Kepegawaian
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kedisiplinan pegawai merupakan suatu hal yang penting
bagi setiap organisasi atau instansi terkhusus instansi pemerintah. Kedisiplinan seorang pegawai dapat
menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mendidik dan mengajarkan pegawainya untuk
memanajemen diri. Salah satu bentuk upaya dalam peningkatan kedisiplinan pegawai ialah dengan
menerapkan absensi berbasis elektronik atau fingerprint. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk
melihat implementasi absensi fingerprint dalam meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur di
Sekretariat DPRD Kota Palembang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi di lapangan. Teori yang digunakan sendiri merupakan teori implementasi kebijakan oleh
George C Edward III yang terdiri dari 4 variabel implementasi yakni komunikasi, sumberdaya,
disposisi dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi
absensi fingerprint ini dinilai cukup baik berdasarkan teori Edward III, hal ini ditunjukan adanya
perbedaan antara penggunaan absensi secara manual dan secara fingerprint. Tetapi secara keseluruhan
implementasi kebijakan ini belum maksimal dikarenakan masih adanya faktor penghambat dalam
pelaksanaan implementasi ini seperti tangan pegawai yang sering basah, masih rawan terjadi
manipulasi data, masih adanya pegawai yang datang hanya untuk absensi, kesulitan beradaptasi dan
kehilangan jaringan. Sehingga perlu upaya yang harus dilakukan agar penerapan absensi fingerprint
ini dapat berjalan sesuai harapan seperti penambahan metode absensi, pemberian reward dan
punishment yang berimbang dan pemberian latihan kedisiplinan bagi pegawai. Kesimpulan : Penulis
menyimpulkan bahwa implementasi absensi fingerprint di Sekretariat DRPD Kota Palembang sudah
cukup baik jika ditinjau dari empat variabel implementasi kebijakan Edward III. Namun masih adanya
hambatan dalam pelaksanaan implementasi fingerprint ini seperti masih adanya kemungkinan
manipulasi data oleh pegawai, dll. Sehingga harapannya ada perbaikan atau evaluasi kebijakan oleh
Sekretariat DPRD dalam menanggulangi permasalahan tersebut seperti pemberian edukasi kepada
pegawai, pengawasan terhadap pegawai dll, sehingga kedisiplinan pegawai dapat terjaga dan
pelaksanaan tugas-tugas instansi dapat sesuai dengan harapan.