=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193947
=005  20260210013345
=035  ##$$a 0010-0226001031
=245  1#$$a PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS ORMAS PEMUDA DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA : $b - /$c Pohan, Rakha Hafizh Taris
=100   #$$a Pohan, Rakha Hafizh Taris
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 10 hlm : $b Ilus ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15841
=700   #$$a Djohermansyah Djohan
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 369.459 812 12
=084  ##$$a 369.459 812 12  POH p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Organisasi Pemuda
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan, suatu ormas harus melakukan pelaporan perkembangan dan kegiatan
organisasi dalam bentuk Surat Keterangan Pelaporan Organisasi (SKPO). Tujuan: Penelitian
ini bertujuan mengetahui bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Penyelengaraan Aktivitas ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,
untuk Mengetahui faktor Penghambat dan upaya dalam melaksanakan pengawasan aktivitas
ormas pemuda di kabupaten deli serdang. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah
desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data
dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan politik
dalam pengawsan aktivitas pemuda di Kabupaten Deli Serdang dinilai sudah cukup baik.
Namun masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawsan oleh Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pengawasan
aktivitas ormas di kabupaten deli Serdang berupa kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pelaporan kegiatan aktivitas ormas kepada badan
kesatuan bangsa dan politk kabupaten Deli Serdang. Kesimpulan: Pengawasan yang dilakukan
oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang belum optimal seperti yang
diharapkan Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman
Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dan kurang rutinnya pihak kesbang
melakukan monitoring kepada ormas.