=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193965
=005  20260210024054
=035  ##$$a 0010-0226001049
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG (PELAKSANAAN PROGRAM KANG PISMAN) /$c Sandy Fadhlurrohman M.P
=100   #$$a Sandy Fadhlurrohman M.P
=300  ##$$a 11
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19417
=700   #$$a Mutiar Fitri Dewi
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 363.728 095 982 432
=084  ##$$a 363.728 095 982 432 SAN i
=650  #4$$a Manajemen Sampah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan program Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan, dan
Manfaatkan) merupakan suatu program dengan fokus menangani persoalan mengenai sampah di Kota
Bandung. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan Bandung bebas sampah dan tertuang dalam PERDA
Kota Bandung No 9 Tahun 2018. Program Kang PisMan ini di buat untuk mengatasi sampah yang
belum dikelola dengan baik. Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi program Kang
PisMan serta faktor pendungkung dan upaya dalam mengurangi penambahan volume sampah di Kota
Bandung, Provinsi Bandung. Metode: Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah
pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Implementasi dari teori Van Meter dan Carl Van Horn
(wahab, 2014) serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data, analisis data, triangulasi data,
dan penarikan kesimpulan dalam menelaah Implementasi program Kang PisMan. Hasil/Temuan: Hasil
penelitian menunjukan bahwa Hasil dari implementasi program Kang PisMan di Kecamatan Sukasari
sudah menjalankan programnya dengan cukupbaik didukung dengan sumber daya manusia mulai dari
PNS, aktivis lingkungan, dan warga sekitar kecamatan Sukasari secara perlahan sudah mulai menyadari
pentingnya pengelolaan sampah dan mengikuti program Kang PisMan. Kesimpulan: melakukan
sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi serta menyadarkan masyarakat untuk
secara perlahan mengubah perilaku dari yang konsumtif menjadi individu yang peka terhadap
lingkungan. Ketegasan kebijakan, Pemerintah perlu mempertegas kembali tentang peraturan
pengelolaan sampah agar masyarakat tidak menganggap enteng aturan tersebut. Kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam
pengelolaan sampah. Dengan mengembangkan sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat serta
transparan maka akan terwujudnya kebijakan yang diharapkan oleh semua elemen.