=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193967
=005  20260210024353
=035  ##$$a 0010-0226001051
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU /$c Rizky Agusta Ednarda AB
=100   #$$a Rizky Agusta Ednarda AB
=300  ##$$a 12 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19357
=700   #$$a Hari Nur Cahya Murni
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 331.137 095 981 731
=084  ##$$a 331.137 095 981 731  RIZ i
=650  #4$$a Program Penanggulangan Pengangguran
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Bengkulu memiliki tren jumlah penduduk usia
produktif dari tahun ke tahun meningkat dan merupakan jumlah tertinggi diantara kabupaten/kota seProvinsi Bengkulu. Hal ini berdampak terhadap tingginya persaingan dalam pencarian pekerjaan.
Padahal jumlah industri di Kota Bengkulu cukup banyak, yang seharusnya dapat menarik tenaga kerja
dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini bagaimana
implementasi kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di
Kota Bengkulu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi serta upaya yang dilakukan oleh
pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bengkulu. Metode: Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam
mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Hasil/Temuan:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan
dalam menanggulangi pengangguran di Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik, akan tetapi
hasilnya belum efektif. Kesimpulan: Pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Bengkulu sudah
berjalan namun hasilnya belum efektif karena kurangnya pengawas, anggaran pelatihan yang kurang
memadai, sulitnya akses informasi lowongan pekerjaan, dan rendahnya kesadaran implementor.
Pemerintah perlu meningkatkan ketegasan terhadap kelompok sasaran, menyediakan informasi
pekerjaan yang lebih luas, intensifikasi pelatihan tenaga kerja, dan menempatkan tenaga ahli untuk
mengurangi pengangguran.