=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193975
=005  20260210084621
=035  ##$$a 0010-0226001059
=245  1#$$a EVALUASI PROGRAM PANGANKU DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN : $b STUDI KASUS PENYEDIAAN KOMODITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN KULON PROGO /$c Ahmed Nur Prastowo
=100   #$$a Ahmed Nur Prastowo
=300  ##$$a 17
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19954
=700   #$$a Herry Soesanto
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 362.509 598 271
=084  ##$$a 362.509 598 271 AHM e
=650  #4$$a Layanan Penanggulangan Kemiskinan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki 29 persen atau
38,7 juta jiwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, banyak petani masih hidup jauh
dari kata sejahtera bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada penelitian ini penulis
berfokus pada permasalahan rendahnya kemampuan petani di Kabupaten Kulon Progo dalam
menyediakan komoditas bantuan pangan melalui Program Panganku. Tujuan: Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Panganku di Kabupaten
Kulon Progo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap
evaluasi program menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Dunn. Teknik pengumpulan data
dilakukan wawancara mendalam (15 informan), observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan
yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Panganku
dinilai cukup efektif, efisien, merata, mencukupi, responsif, dan tepat sasaran. Kesimpulan:
Pelaksanaan Program Panganku dinilai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat
khususnya masyarakat yang bekerja di bidang agrikultur. Melalui pemberdayaan Gapoktan, KWT,
Pokdakan, maupun kelompok masyarakat lainnya dapat mampu menciptakan sistem perekonomian
berbasis kerakyatan. Akan tetapi, kendala utama pelaksanaan ini ada pada dinamika kebijakan yang
sering berubah ubah sehingga perlu adanya komitmen besar antara pemerintah daerah dan pemerintah
pusat untuk mendukung program ini.