=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001193979
=005  20260210091734
=035  ##$$a 0010-0226001063
=245  1#$$a EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU /$c Muhammad Fadhil Riwandi
=100   #$$a Muhammad Fadhil Riwandi
=300  ##$$a 18 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20019
=700   #$$a Selvia Junita Praja
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2024
=082  ##$$a 363.728 095 981 437
=084  ##$$a 363.728 095 981 437 MUH e
=650  #4$$a Manajemen Sampah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis menyoroti masalah dalam evaluasi pengelolaan
sampah di dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang provinsi kepulauanriauyang masih
menghadapi banyak kendala.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.dan
untuk mengetahui dan menganalisis upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kota
Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.Metode: menggunakan teori William N.Dunn dengan
penelitian kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan optimal
dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan yaitu
memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, meningkatkan dan
mengoptimalkan sarana dan prasarana, fasilitas, serta SDM yang mumpuni. Dan juga
meningkatkan sistem pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
di Kota Tanjungpinang, sehingga mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.
.Kesimpulan: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang menunjukkan
bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam hal anggaran, sumber daya
manusia, dan sarana prasarana. Anggaran yang dialokasikan masih belum memadai, sehingga
banyak program tidak bisa berjalan maksimal. Sumber daya manusia yang terlibat juga terbatas,
baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti tempat pembuangan
sementara (TPS), armada pengangkut sampah, dan fasilitas daur ulang, juga sangat kurang. Untuk
memperbaiki kondisi ini, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar
pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sangat
diperlukan dengan menambah TPS, armada pengangkut, dan fasilitas daur ulang. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia juga penting dengan memberikan pelatihan dan menambah jumlah
petugas. Penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengumpulan dan
pengangkutan sampah yang terjadwal serta pengolahan ramah lingkungan, diharapkan dapat
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tujuan
kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang
bersih, sehat, dan berkelanjutan.