=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194019
=005  20260211094041
=035  ##$$a 0010-0226001103
=245  1#$$a IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2022 /$c Sinambela, Wilson Martua
=100   #$$a Sinambela, Wilson Martua
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 7 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15873
=700   #$$a Liauw, Gasper
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 352.480 959 839 11
=084  ##$$a 352.480 959 839 11  SIN i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Anggaraan Pendapatan Daerah
=520  ##$$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasarkan pada masalah implementasi
fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan APBD Kota Tarakan
Tahun Anggaran 2022. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
implementasi fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor penghambat fungsi pengawasan dalam
pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022. Metode : Metode penelitian ini adalah
kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian
Pustaka dan metode penelitian lapangan. Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan dalam
pengawasan pelaksanaan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 adalah belum optimal.
Kesimpulan : Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah DPRD diharapkan dapat menyusun
SOP tentang pengawasan APBD yang difasilitasi oleh sekretariat DPRD serta dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan anggaran sebaiknya tidak banyak diperuntukkan untuk kunjungan kerja
dalam bentuk studi banding, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas anggota DPRD.