=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194039
=005  20260211100838
=035  ##$$a 0010-0226001123
=245  1#$$a PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH : $b - /$c Pitaloka Dyah Purbosiwi
=100   #$$a Pitaloka Dyah Purbosiwi
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 9 : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12888
=700   #$$a : Gradiana Tefa
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 352.345 982 6
=084  ##$$a 352.345 982 6 PIT p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a pelayanan dan penertiban umum
=520  ##$$a Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran
penertiban pedagang kaki lima yang masih marak berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga padahal
pedagang kaki lima sudah tidak diperbolehkan berjualan di alun-alun Kabupaten Purbalingga dan sudah
direlokasi di Purbalingga Food Center. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun Kabupaten
Purbalingga, faktor-faktor yang menghambat, serta upaya-upaya pendukung yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di alun-alun
Kabupaten Purbalingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penertiban (Wibowo, 2007).
Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian
menunjukan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Wibowo (2007)
mengenai penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi
belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan
lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima,
kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi
hambatan tersebut seperti penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksasnakan
sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber
daya manusia. Kesimpulan: Jika dilihat dari hasil penelitian yang tertera diharapkan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga diharapkan membentuk peraturan yang bersanksi hukum untuk PKL yang
melanggar dan membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga.