=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194055
=005  20260211102418
=035  ##$$a 0010-0226001139
=245  1#$$a PERAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMEKARAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH /$c Khairul Ichsan
=100   #$$a Khairul Ichsan
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 9 hlm : $b Ilus ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15880
=700   #$$a Liauw, Gasper
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 352.140 959 811 42
=084  ##$$a 352.140 959 811 42  KHA p
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Otonomi Daerah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Pada sistem pemerintahan di Indonesia terdapat Trias politica yaitu : Eksekutif,
Legislatif dan Yudikatif. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran
Penyelenggara Pemerintahan Dalam Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dan juga Faktor
penghambat dan pendukung Dalam Pemekaran Kecamatan kandang Makmur. Metode:
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan:
Dari hasil penelitian ini telah terwujud kerjasama antara Pemerintah dan DPR Kota
Lhokseumawe melalui Keputusan DPR kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe dan dalam pelaksanaan aturan Pemerintah
Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan
fungsi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan
aspirasi/harapan masyarakat yang di dukung dengan kajian akademik. Kebijakan yang
dilakukam oleh Pemerintah dan DPR kota Lhokseumawe untuk mempermudah pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta harapanya dapat meningkatkan
ekonomi masyarakat. Namun kode wilayah belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terhambatnya Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.Maka Pemerintah Kota
Lhokseumawe perlu menyurati Gubernur Aceh melalui Biro Tata pemerintah Setda Aceh agar
koordinasi antara provinsi dan Pusat bisa terlaksana dengan baik.. Kesimpulan: Telah
terwujud kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)
Lhokseumawe yaituKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14
Tahun 2021 Tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.