=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194078
=005  20260211104449
=035  ##$$a 0010-0226001162
=245  1#$$a EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT /$c ADITYA RAIHANDIKA
=100   #$$a Aditya Raihandika
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 11 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14136
=700   #$$a Rizki Amalia
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 352.659 832
=084  ##$$a 352.659 832  ADI e
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Pelatihan aparatur pemerintah
=520  ##$$a Permasalahan/ Latar belakang (GAP): Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat, faktor penghambat serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan
tersebut.Metode: penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan
induktif. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pelatihan
pengadaan barang/jasa pemerintah di BPSDM sudah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan
penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang/jasa di BPSDM Provinsi Kalbar sudah terlaksana
2
dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa hambatan yang dialami seperti materi yang sulit bagi
peserta, lemahnya komitmen OPD dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kesimpulan:
Oleh karena itu peneliti menyarankan pemerintah untuk mendatangkan narasumber yang
berpengalaman, melakukan koordinasi dengan OPD di Kalimantan Barat dan mendata dan
melaporkan asset secara terstruktur.