=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194088
=005  20260211105302
=035  ##$$a 0010-0226001172
=245  1#$$a KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PEMBAKARAN BATU KAPUR DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR : $b - /$c Revanza Oktavia Widianingrum
=100   #$$a Revanza Oktavia Widianingrum
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 8 : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12929
=700   #$$a Muhammad Suhardi
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 363.759 828
=084  ##$$a 363.759 828 REV k
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Perlindungan masyarakat terhadap risiko lingkungan
=520  ##$$a Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya
dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat yang timbul akibat aktivitas pmbakaran batu kapur
di Kabupaten Tuban. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan kolaborasi pemerintah dalam menangani dampak negatif dari pembakaran batu kapur,
mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penertiban industri pertambangan batu kapur
serta upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan
2
oleh pembakaran batu kapur. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh
adalah kolaborasi pemerintah dalam menangani dampak pembakaran batu kapur sudah terlaksana
namun belum secara maksimal karena adanya kendala dalam pelaksanannya baik dari faktor internal
maupun faktor eksternal organisasi pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
melindungi masyarakat terhadap dampak pembakaran batu kapur adalah pendataan jumlah dan
pemetaan lokasi pembakaran batu kapur, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai kondisi
pembakaran batu kapur di Kabupaten Tuban, dan melakukan edukasi kepada masyarakat.
Kesimpulan: Kolaborasi Pemerintahan di Kabupaten Tuban dalam melindungi masyarakat terhadap
dampak pembakaran batu kapur masih kurang berjalan baik karena adanya perubahan pengalihan
kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga pelaksanaan penertiban serta
pengendalian tidak bisa terlaksana secara optimal. Agar kegiatan penertiban serta pengendalian dapat
terlaksana secara baik disarankan untuk memberikan andil kepada pemerintah daerah untuk
mengawasi pertambangan skala kecil dan memberikan fasilitas yang mendukung keselamatan kerja
para pekerja pembakaran batu kapur untuk mengurangi dampak negatif industri pembakaran batu
kapur.