=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194156
=005  20260211090603
=035  ##$$a 0010-0226001240
=245  1#$$a EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA /$c Homer, Alexander Hendri
=100   #$$a Homer, Alexander Hendri
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 7 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15475
=700   #$$a Ani Martini
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 362.292 598 817 5
=084  ##$$a 362.292 598 817 5 HOM e
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Permasalahan Alkohol
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penerapan yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak kebijakan di lapangan terhadap peredaran minuman
beralkohol di Kabupaten Keerom yangmana masih ditemukannya minuman beralkohol yang secara
illegal beredar di masyarakat dan juga banyaknya konflik sosial yang disebabkan oleh minuman
beralkohol. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian dan
pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom serta mengetahui faktor penghambat dan
faktor pendukung dalam kebijakan ini. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan induktif serta menggunakan teori Evaluasi dari William N. Dunn.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kebijakan pengendalian
dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom ini belum berjalan dengan baik dalam
menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Pada kebijakan ini terdapat hambatanhambatan yang menyebabkannya tidak berjalan dengan baik, seperti belum adanya PPNS, kurangnya
kesadaran masyarakat akan kebijakan tersebut, dan tidak adanya keterlibatan tokoh adat dalam
pembuatan kebijakan. Kesimpulan: Evaluasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol di Kabupaten Keerom sejauh ini sudah membaik dari sejak dibuatnya kebijakan ini. Hal
ini ditandai dengan sudah mulai berkurangnya aksi-aksi oknum masyarakat yang memalang jalan
ataupun merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada. Bekurangnya aksi-aksi ini karena adanya upaya
dari pemerintah Kabupaten Keerom dalam hal ini memberikan tugas kepada Satuan Polisi Pamong
Praja dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk mnegawasi dan mengendalikan peredaran minuman
beralkohol di Kabupaten Keerom.