=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001194169 =005 20260211094622 =035 ##$$a 0010-0226001253 =245 1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PANJANG DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU /$c FERLIANTI AZRELIA =100 #$$a FERLIANTI AZRELIA =250 ##$$a - =300 ##$$a 10 hlm : $b - ; $c -$e - =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15490 =700 #$$a Nur Ichsan Amin =260 ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023 =082 ##$$a 353.709 598 173 1 =084 ##$$a 353.709 598 173 1 FER i =020 ##$$a - =650 #4$$a Pengembangan Objek Wisata =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan pemerintah daerah ini perlu dievaluasi kembali untuk melihat faktor apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu serta langkah apa yang akan dipilih oleh Pemerintah dalam mengelola dan menata objek wisata pantai panjang sehingga dapat berkembang menjadi objek wisata unggulan. Tujuan: untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan, faktor penghambat dan pendukung serta upaya pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu. Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Desain Penelitian yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Implementasi Kebijakan Pengembangan objek wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yaitu minimnya kejelasan informasi, belum konsistensi, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, sumber daya anggaran terbatas, sumber daya peralatan belum mencukupi dan pengangkatan birokrat belum maksimal. Kesimpulan: Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Pantai Panjang maka hal yang harus diperhatikan dengan meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana.