=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194186
=005  20260211105050
=035  ##$$a 0010-0226001270
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH /$c Lale Miftahul Jannah
=100   #$$a Lale Miftahul Jannah
=250  ##$$a -
=300  ##$$a 8 hlm : $b - ; $c -$e -
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15887
=700   #$$a Herry Soesanto
=260  ##$$a Sumedang :$b IPDN,$c 2023
=082  ##$$a 353.709 598 651 3
=084  ##$$a 353.709 598 651 3  LAL i
=020  ##$$a -
=650  #4$$a Pengembangan Pariwisata Halal
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beberapa kendala dalam penerapan Pariwisata Halal
adalah yang Pertama, meyakinkan warganya akan urgensi pengembangan pariwisata halal di
Kabupaten Lombok Tengah. Kedua, persiapan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga,
percepatan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran. Keempat, sinergi antar pemangku
kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, kebutuhan wisata halal didukung oleh
seperangkat undang-undang yang dapat bersinergi antar stakeholder yang terlibat dalam proses
sertifikasi halal. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
faktor-faktor pendukung dalam pengembangan wisata halal, serta mengetahui faktor-faktor
pendukung dalam pengembangan pariwisata halal dan upaya mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dalam penerapan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten
Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah. Metode: Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan induktif kualitatif deskriptif. Metode ini menjelaskan aspekaspek yang terkait dengan fokus yang diamati dan dipelajari. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi atau triangulasi. Hasil: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wisata halal di Kabupaten
Lombok Tengah sudah dilakukan namun karena belum ada peraturan khusus di Kabupaten
yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan wisata halal maka belum berjalan secara
optimal. Hal lain terlihat dari beberapa penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum
mumpuni, pelaku usaha yang belum menerapkan unsur halal secara menyeluruh, dan
pemahaman masyarakat terhadap wisata halal masih kurang. Kesimpulan: Penulis
menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas
Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara
intensif kepada masyarakat dan pemilik usaha jasa, memaksimalkan sumber daya yang ada dan
mempercepat pembuatan atau penyusunan peraturan daerah di kabupaten Lombok Tengah
tentang wisata halal.