=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194292
=005  20260219094915
=035  ##$$a 0010-0226001376
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN POTENSI WISATA DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG DI KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA /$c Firely Ganap
=100   #$$a Firely Ganap
=300  ##$$a 7 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15867
=700   #$$a Andi Masrich
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 352.409 598 423 1
=084  ##$$a 352.409 598 423 1  FIR i
=650  #4$$a Administrasi Keuangan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): keberhasilan pengelolaan dana desa dan
pengutamaan penggunaan dana desa untuk SDGs Desa sangat ditentukan oleh dukungan dan
partisipasi semua pihak, khususnya lembaga pengelola dana desa mulai dari Tim Pengelola
tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta Desa. Tujuan: Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan
Peningkatan Potensi Wisata Dalam Menunjang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Likupang Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data pada
Penelitian ini dilaksanakan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil/Temuan:
Secara umum implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan
potensi wisata dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus likupang di
kecamatan likupang timur kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara sudah berjalan
baik, diukur melalui teori Implementasi Grindle 1980. Kesimpulan: Secara umum
implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan dan peningkatan potensi wisata
dalam menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus di kecamatan likupang timur
kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara sudah berjalan baik, tetapi masih terdapat
beberapa kekurangan masih adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan pedoman
pengalokasian dana desa.