=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194337
=005  20260220050103
=035  ##$$a 0010-0226001421
=245  1#$$a Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Perubahan Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Pemenuhan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara /$c La Ode,  Muhammad Erick Akbar Wunanto
=100   #$$a La Ode,  Muhammad Erick Akbar Wunanto
=300  ##$$a 10 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15993
=700   #$$a Syarifuddin
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 352.409 598 484 1
=084  ##$$a 352.409 598 484 1  LA  p
=650  #4$$a Administrasi Keuangan
=520  ##$$a Latar Belakang (GAP): Pendapatan daerah meliputi semua
penerimaan kas yang dimaksudkan untuk menambah modal atau ekuitas
dana pada pemerintah daerah sendiri dan merupakan hak daerah. Belanja
daerah adalah segala jenis kegiatan pengeluaran yang disebabkan oleh
berkurangnya ekuitas dana serta kewajiban daerah untuk
melaksanakannya, sedangkan pembiayaan daerah adalah segala bentuk
transaksi yang menggunakan surplus atau menutupi defisit. Pemerintah
Kabupaten Muna mengoptimalkan dana Belanja Tak Terduga dan
melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan kembali dalam upaya
pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah Namun pada
kebijakan refocusing dan realokasi anggaran Kabupaten Muna mengalami
keterlambatan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
pelaksanaan refocusing dan realokasi perubahan anggaran belanja modal
dalam upaya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah
tahun 2021 di Kabupaten Muna. Metode: Metode Penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil/Temuan: Dari
penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah
Kabupaten Muna berjalan kurang efektif hambatan yang dialami
masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan sehingga
tidak bisa hidup dengan layak. Kesimpulan: Untuk mengatasi hambatan
yang terjadi dengan cara memberikan sosialisasi mengenai refocusing dan
realokasi anggaran belanja modal kepada masyarakat luas terkait kegiatan
pemerintah dan memaksimalkan kegiatan yang telah berjalan untuk
diteruskan kegiatannya serta merevisi anggaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).