=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194340
=005  20260220051734
=035  ##$$a 0010-0226001424
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SARJANA MENDIDIK DAERAH TERLUAR TERTINGGAL DAN TERDEPAN (SM3T) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU /$c Syahril
=100   #$$a Syahril
=300  ##$$a 12 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16021
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 353.809 598 52
=084  ##$$a 353.809 598 52  SYA i
=650  #4$$a Administrasi Negara Bidang Pendidikan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Daerah 3T memiliki mutu pendidikan yang rendah. Hal
ini dikarenakan adanya permasalahan kekurangan tenaga pendidik. Untuk itu, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat kebijakan program sarjana mendidik
di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (SM3T) yang bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan
tenaga pendidik. Penelitian ini memiliki Tujuan: untuk mengetahui implementasi kebijakan
program sarjana mendidik di daerah terluar, tertinggal dan terdepan dalam meningkatkan mutu
pendidikan, faktor penghambat serta upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan di Kabupaten
Kepulauan Tanimbar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif
deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan
dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal dan terdepan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum berjalan dengan
optimal karena jarak ke lokasi sekolah yang jauh, transportasi umum yang kurang memadai, tidak
tersedia akses internet yang baik, jumlah sarjana mengajar yang sedikit, program SM3T yang
hanya berlangsung selama 1 tahun, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh
pendidikan, dan juga letak geografis yang kurang mendukung. Kesimpulan: Oleh karena itu
Pemerintah Daerah Setempat perlu menambah bantuan sarana prasarana pendidikan yang
memadai, melakukan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan bagi masyarakat di pelosok daerah
dan juga melakukan penambahan serta perpanjangan durasi mengajar guru kontrak.